Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018

Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Publik, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pembina dan Penanggung Jawab; 4. Organisasi Penyelenggara; 5. Kerjasama Penyelenggara; 6. Hak dan Kewajiban Penyelenggara; 7. Kewajiban dan Larangan Pelaksana; 8. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 9. Penyusunan, Penetapan, Maklumat dan Penerapan Standar Pelayanan; 10. Pemantauan dan Evaluasi; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Pengawasan; 13. Penyelesaian Pengaduan; 14. Ketentuan Sanksi; 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik

T.E.U.

Indonesia, Kota Cimahi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Cimahi

Tanggal Penetapan

16 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

16 Juli 2018

Tanggal Berlaku

16 Juli 2018

Sumber

LD 2018/232

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cimahi

Bidang

Halaman ini telah diakses 2702 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

LD PERDA NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAYANAN PUBLIK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2018/232
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	Pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan amanat UUD 1945, guna menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi, maka Pemda Kota Cimahi dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanna publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanna publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perda tentang Pelayanan Publik. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Publik, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pembina dan Penanggung Jawab; 4. Organisasi Penyelenggara; 5. Kerjasama Penyelenggara; 6. Hak dan Kewajiban Penyelenggara; 7. Kewajiban dan Larangan Pelaksana; 8. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 9. Penyusunan, Penetapan, Maklumat dan Penerapan Standar Pelayanan; 10. Pemantauan dan Evaluasi; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Pengawasan; 13. Penyelesaian Pengaduan; 14. Ketentuan Sanksi; 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018

Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT