Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang wajib dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas/pekerjaan dan/atau acara tertentu; 2. Fungsi Pakaian Dinas adalah : a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai serta etika pegawai ASN; 3. Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Perangkat Daerah yang ditunjuk, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Kediri dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

12 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2017

Tanggal Berlaku

12 Januari 2017

Sumber

BD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 1740 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 2 TAHUN 2017 low.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kepegawaian, Aparatur Negara

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 serta Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 5 April 2016 Nomor 065/116/418.33/2016 perihal laporan Hasil Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Berita Acara tanggal 28 November 2016 Nomor 065/3298/ 418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri, perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KupdT/$/a6- 149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda pangkat dan Pengenal di Lingkungan Dinas pendapatan Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil; 7. Keputusan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep. 05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.
1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang wajib dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas/pekerjaan dan/atau acara tertentu; 2. Fungsi Pakaian Dinas adalah : a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai serta etika pegawai ASN; 3. Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Perangkat Daerah yang ditunjuk, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Kediri dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
145 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT