Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III : KELEMBAGAAN ADAT DAYAK; BAB IV : PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB V : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT; BAB VI : HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN; BAB VII : MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN; BAB VIII : PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB IX : PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB X : PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XI : JENIS SANKSI; BAB XII : BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK; BAB XIII : MANTIR ADAT; BAB XIV : HAK-HAK ADAT; BAB XV : HUKUM ADAT DAYAK; BAB XVI : PEMBIAYAAN; BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

18 Desember 2008

Tanggal Pengundangan

20 Desember 2008

Tanggal Berlaku

20 Desember 2008

Sumber

LD. 2008/16

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 12291 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 16 tahun 2008.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

budaya
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2008/16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	A. Bahwa Lembaga Kedamangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Yang Hidup, Tumbuh Dan Berkembang Memiliki Peran Penting Bagi Kehidupan Dan Keberadaan Masyarakat Adat Dayak Sebagai Bagian Dari Komitmen Kebangsaan Bineka Tunggal Ika, Sehingga Periu Dilestarikan, Dikembangkan Dan Diberdayakan Dengan Memberikan Kedudukan, Kewenangan, Tugas, Fungsi Dan Peranan Yang Memadai Dengan Didukung Dan Dibantu Oleh Kelembagaan Adat Dayak Lainnya, Sehingga Sesuai Dengan Perkembangan Dan Tuntutan Kebutuhan Daerah Otonom Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; B. Bahwa Hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Sekalimantan Tanggal 2-5 September 2006 Di Pontianak Telah Terbentuk Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Yang Mengatur Hirarki Dan Sistem Koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak Untuk Bersinergi, Mulai Dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III : KELEMBAGAAN ADAT DAYAK; BAB IV : PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB V : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT; BAB VI : HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN; BAB VII : MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN; BAB VIII : PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB IX : PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB X : PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XI : JENIS SANKSI; BAB XII : BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK; BAB XIII : MANTIR ADAT; BAB XIV : HAK-HAK ADAT; BAB XV : HUKUM ADAT DAYAK; BAB XVI : PEMBIAYAAN; BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2008. 34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521