Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2008

Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB IV : PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB V : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VIII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI; BAB X : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII : KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

16 Desember 2008

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2008

Tanggal Berlaku

18 Desember 2008

Sumber

LD. 2008/12

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 584 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 12 tahun 2008.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2008/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	A. Bahwa Dalam Rangka Melayani Dan Melindungi Kepentingan Masyarakat Pemakai Jasa Di Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Serta Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan, Pemerintah Daerah Perlu Berupaya Melakukan Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Usaha Di Bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan; B. Bahwa Sebagai Salah Satu Bentuk Upaya Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Perlu Adanya Pengaturan Mengenai Perizinan Di Bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan . Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008. BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB IV : PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB V : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VIII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI; BAB X : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII : KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521