Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK; BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR; BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR; BAB V PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAN BERMOTOR; BAB VI PAJAK AIR PERMUKAAN; BAB VII PAJAK ROKOK; BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK; BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PROVINSI (NPWPP); BAB XIII BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK; BAB XIV KETENTUAN KHUSUS; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

23 Agustus 2010

Tanggal Pengundangan

07 September 2010

Tanggal Berlaku

07 September 2010

Sumber

LD.2010/7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1042 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 7 tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah; b. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan penambahan jenis Pajak Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 19580; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK; BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR; BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR; BAB V PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAN BERMOTOR; BAB VI PAJAK AIR PERMUKAAN; BAB VII PAJAK ROKOK; BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK; BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PROVINSI (NPWPP); BAB XIII BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK; BAB XIV KETENTUAN KHUSUS; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521