Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2007

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI; BAB X : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XI : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII : PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIV : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV : KETENTUAN PIDANA; BAB XVI : PENYIDIKAN; BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

12 November 2007

Tanggal Pengundangan

12 November 2007

Tanggal Berlaku

12 November 2007

Sumber

LD. 2007/9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 443 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 9 tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2007/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	A. Bahwa Pemanfaatan Kekayaan Daerah Dalam Bentuk Pungutan Retribusi Jasa Usaha Merupakan Salah Satu Upaya Bagi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Disamping Sebagai Upaya Untuk Pembiayaan Objek Pungutan Itu Sendiri; B. Bahwa Pengaturan Dan Pengelolaan Retribusi Kekayaan Daerah Selama Ini Masih Mengacu Pada Beberapa Peraturan Daerah Maupun Aturan Pelaksanaan Di Bawahnya, Sehingga Dipandang Perlu Untuk Menghimpunnya Dalam Satu Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007. BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI; BAB X : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XI : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII : PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIV : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV : KETENTUAN PIDANA; BAB XVI : PENYIDIKAN; BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2007. 34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2007

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT