Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007

Pajak Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; BAB III : DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK; BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V : MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN; BAB VI : KETETAPAN PAJAK; BAB VII : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB VIII : PEMBAGIAN HASIL PAJAK; BAB IX : PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X : KEBERATAN DAN BANDING; BAB XI : KERINGANAN DAN PEMBEBASAN; BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB XIII : KEDALUARSA; BAB XIV : KETNETUAN PIDANA; BAB XV : PENYIDIKAN; BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor
6
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2007
Tempat Penetapan
Palangka Raya
Tanggal Penetapan
12 November 2007
Tanggal Pengundangan
12 November 2007
Tanggal Berlaku
12 November 2007
Sumber
LD. 2007/5
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Bidang
Halaman ini telah diakses 497 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan