Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III : ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB IV : PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB V : PENETAPAN APBD; BAB VI : PELAKSANAAN APBD; BAB VII : LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PERUBAHAN APBD; BAB VIII : PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; BAB IX : PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN DAERAH; BAB X : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD; BAB XI : PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XII : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XIII : TINDAK LANJUT PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

18 April 2007

Tanggal Pengundangan

18 April 2007

Tanggal Berlaku

18 April 2007

Sumber

LD. 2007/1

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 593 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 1 tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2007/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Yang Memiliki Tiga Pilar Utama Yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Perlu Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Efektif Dan Efisien; B. Bahwa Untuk Mencapai Tujuan Tersebut, Dan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 182 Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Maka Perlu Adanya Peraturan Pelaksanaan Yang Menyeluruh Dan Terpadu Di Daerah Sehingga Memudahkan Dalam Pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III : ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB IV : PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB V : PENETAPAN APBD; BAB VI : PELAKSANAAN APBD; BAB VII : LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PERUBAHAN APBD; BAB VIII : PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; BAB IX : PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN DAERAH; BAB X : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD; BAB XI : PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XII : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XIII : TINDAK LANJUT PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
77 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT