Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP; BAB IV PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB VI PENGADAAN; BAB VII PENERIMAAN DAN PENYALURAN; BAB VIII PENGUNAAN; BAB IX PENATAUSAHAAN; BAB X PEMANFAATAN; BAB XI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB XII PENILAIAN; BAB XIII PENGHAPUSAN; BAB XIV PEMINDAHTANGANAN; BAB XV PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XVI PEMBIAYAAN; BAB XVII TUNTUTAN GANTI RUGI; BAB XVIII KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

17 Juni 2006

Tanggal Pengundangan

18 Juni 2009

Tanggal Berlaku

18 Juni 2009

Sumber

LD.2009/5

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 608 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 5 tahun 2009.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

barang

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP; BAB IV PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB VI PENGADAAN; BAB VII PENERIMAAN DAN PENYALURAN; BAB VIII PENGUNAAN; BAB IX PENATAUSAHAAN; BAB X PEMANFAATAN; BAB XI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB XII PENILAIAN; BAB XIII PENGHAPUSAN; BAB XIV PEMINDAHTANGANAN; BAB XV PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XVI PEMBIAYAAN; BAB XVII TUNTUTAN GANTI RUGI; BAB XVIII KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009.
49 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521