Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2017

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan. Pembangunan Kepariwisataan) meliputi: a. Pembangunan Destinasi Pariwisata; b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; c. Pembangunan Industri Pariwisata;dan d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Pendanaan pelaksanaan Pendaftaran U saha Pariwisata dan pengawasan tingkat Kabupaten Kutai Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur. Semua Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan ini sepanjang belum diganti dan tidak beetentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

18 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2017

Tanggal Berlaku

23 Mei 2017

Sumber

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 671 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 3 - 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kepariwisataan-penyelenggara usaha
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan
ABSTRAK:	a. bahwa potensi wisata di Kabupaten Kutai Timur perlu dikembangkan untuk kepentingan daerah sebagai salah satu modal pembangunan, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan yang merata bagi masyarakat; b. bahwa usaha pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kepariwisataan, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; Pasal 18 ayat 6 UUD 45; UU No 5 Tahun 1990; UU NO 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 19 Tahun 2004; UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU NO 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dibuah dengan terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP 67 Tahun 1996; PP 36 Tahun 2010; PP No 50 Tahun 2011; PP No 52 Tahun 2012; Permenpar No 18 Tahun2016; Perda Kaltim No 1 Tahun 2016; Perda Kutim No 1 Tahun 2016 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan. Pembangunan Kepariwisataan) meliputi: a. Pembangunan Destinasi Pariwisata; b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; c. Pembangunan Industri Pariwisata;dan d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Pendanaan pelaksanaan Pendaftaran U saha Pariwisata dan pengawasan tingkat Kabupaten Kutai Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur. Semua Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan ini sepanjang belum diganti dan tidak beetentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. - - 56 hlm. 7 lamp

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521