Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003

Pengusahaan Perkebunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN STATUS; BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERKEBUNAN; BAB IV PENYEDIAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN; BAB V PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN; BAB VI IZIN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN; BAB VII PENGEMBANGAN SUBSISTEM PENUNJANG ATAU PENDUKUNG SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN; BAB VIII PENERIMAAN DAERAH; BAB IX PENGAWASAN PERKEBUNAN; BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

27 Februari 2003

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2003

Tanggal Berlaku

07 Maret 2003

Sumber

LD.2003/7 Seri E

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 688 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 3 tahun 2003.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perkebunan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2003/7 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengusahaan Perkebunan
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai dengan potensi pengembangan perkebunan yang cukup besar di Propinsi Kalimantan Tengah, maka pembangunan perkebunan menempati prioritas tinggi dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah; b. bahwa penyelenggaraan pembangunan perkebunan yang berintikan pengusahaan perkebunan, merupakan upaya berkelanjutan optimalisasi pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta llmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTek) Perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN STATUS; BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERKEBUNAN; BAB IV PENYEDIAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN; BAB V PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN; BAB VI IZIN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN; BAB VII PENGEMBANGAN SUBSISTEM PENUNJANG ATAU PENDUKUNG SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN; BAB VIII PENERIMAAN DAERAH; BAB IX PENGAWASAN PERKEBUNAN; BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2003. 26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521