Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : JENIS RETRIBUSI; BAB III : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH; BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI : PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII : PENAGIHAN; BAB IX : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB X : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XI : PENYIDIKAN; BAB XII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

03 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2011

Sumber

LD. 2011/15

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 556 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_15_2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Katingan No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD. 2011/15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Penyesuaian Dan Pengaturan Kembali Retribusi Daerah Berdasarkan Objek Dan Penggolongannya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; B. Bahwa Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Mengatur Kembali Mengenai Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : JENIS RETRIBUSI; BAB III : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH; BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI : PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII : PENAGIHAN; BAB IX : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB X : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XI : PENYIDIKAN; BAB XII : KETENTUAN PIDANA; BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT