Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2002

Pengujian Mutu Mata Dagangan Ekspor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGUJIAN MUTU; BAB III TATA CARA PELAYANAN; BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETIBUSI; BAB V STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN/PENYETORAN; BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Mata Dagangan Ekspor

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

30 Mei 2002

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2002

Tanggal Berlaku

31 Mei 2002

Sumber

LD.2002/33 Seri E

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 449 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda nomor 7 tahun 2002.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ekspor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2002/33 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengujian Mutu Mata Dagangan Ekspor
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta dalam rangka meningkatkan produkstivitas dan daya guna produksi serta menjamin mutu produk dan atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatan maupun kesehatan, dipandang perlu mengatur pengujian mutu mata dagangan ekspor; b. bahwa pengaturan pengujian mutu dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGUJIAN MUTU; BAB III TATA CARA PELAYANAN; BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETIBUSI; BAB V STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN/PENYETORAN; BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2002. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521