Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI : BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X : PENAGIHAN; BAB XI : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII : PENYIDIKAN; BAB XIV : KETENTUAN PIDANA; BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

29 April 2011

Tanggal Pengundangan

29 April 2011

Tanggal Berlaku

29 April 2011

Sumber

LD. 2011/9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 421 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_9_2011 pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2011/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil.
ABSTRAK:	A. Bahwa Laju Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang Semakin Meningkat Dan Meluas Di Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Pada Umumnya Dan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Khususnya; B. Bahwa Sejalan Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggungjawab Serta Aspiratif Terhadap Kebutuhan Masyarakat, Maka Dituntut Peningkatan Kualitas Dalam Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008. BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI : BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X : PENAGIHAN; BAB XI : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII : PENYIDIKAN; BAB XIV : KETENTUAN PIDANA; BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT