Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK; BAB III PAJAK HOTEL; BAB IV PAJAK RESTORAN; BAB V PAJAK HIBURAN; BAB VI : PAJAK PENERANGAN JALAN; BAB VII : PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN; BAB VIII : PAJAK PARKIR; BAB IX : PAJAK AIR TANAH; BAB X : PAJAK SARANG BURUNG WALET; BAB XI : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN; BAB XII : BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; BAB XIII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB XIV : PEMUNGUTAN PAJAK; BAB XV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVI : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XVII : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII : KETENTUAN KHUSUS; BAB XIX : PENYIDIKAN; BAB XX : KETENTUAN PIDANA; BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

29 April 2011

Tanggal Pengundangan

29 April 2011

Tanggal Berlaku

29 April 2011

Sumber

LD. 2011/8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 742 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_8_2011 pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Katingan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pajak daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	A. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Penyesuaian Dan Pengaturan Kembali Pajak-Pajak Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku ; B. Bahwa Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Kepada Daerah Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Penyesuaian Dan Penambahan Jenis Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK; BAB III PAJAK HOTEL; BAB IV PAJAK RESTORAN; BAB V PAJAK HIBURAN; BAB VI : PAJAK PENERANGAN JALAN; BAB VII : PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN; BAB VIII : PAJAK PARKIR; BAB IX : PAJAK AIR TANAH; BAB X : PAJAK SARANG BURUNG WALET; BAB XI : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN; BAB XII : BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; BAB XIII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB XIV : PEMUNGUTAN PAJAK; BAB XV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVI : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XVII : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII : KETENTUAN KHUSUS; BAB XIX : PENYIDIKAN; BAB XX : KETENTUAN PIDANA; BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011. 43 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT