Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2007

Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN RETRIBUSI; BAB III RUANG LINGKUNGAN; BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C; BAB V PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C; BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN (SIPD); BAB VII LUAS WILAYAH; BAB VIII MASA BERLAKU SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB X TARIF RETRIBUSI IZIN ATAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DAN PEMILIK HAK ATAS TANAH; BAB XIII BERAKHIRNYA SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB XIV PEMINDAHAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB XV KETENTUAN KERJASAMA; BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

30 Juli 2007

Tanggal Pengundangan

31 Juli 2007

Tanggal Berlaku

31 Juli 2007

Sumber

LD.2007/19

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - SUMBER DAYA ALAM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 628 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_19_2007 pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2007/19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:	a. bahwa dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab di Kabupaten Katingan perlu dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat; b. bahwa sumber daya mineral pada sektor pertambangan di Kabupaten Katingan menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat, dipandang perlu dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pelayanan, pengawasan dan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C.; c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1994; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN RETRIBUSI; BAB III RUANG LINGKUNGAN; BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C; BAB V PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C; BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN (SIPD); BAB VII LUAS WILAYAH; BAB VIII MASA BERLAKU SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB X TARIF RETRIBUSI IZIN ATAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DAN PEMILIK HAK ATAS TANAH; BAB XIII BERAKHIRNYA SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB XIV PEMINDAHAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD); BAB XV KETENTUAN KERJASAMA; BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007. 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521