Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2002

Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAB III : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAB IV : PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN BAB V : PERUBAHAN PERUSAHAAN BAB VI : PELAPORAN BAB VII : PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN SIUP BAB VIII : SANKSI BAB IX : KETENTUAN PIDANA BAB X : PENYIDIKAN BAB XI : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

02 Juli 2002

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2002

Tanggal Berlaku

02 Juli 2002

Sumber

LD.2002/12 Seri E

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 438 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah No 8 tahun 2002 Tentang Pungutan DAerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Ijin Usah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PERIZINAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/12 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	A. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah di Bidang perdagangan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dipandang perlu menetapkan ketentuan pungutan daerah atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAB III : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAB IV : PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN BAB V : PERUBAHAN PERUSAHAAN BAB VI : PELAPORAN BAB VII : PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN SIUP BAB VIII : SANKSI BAB IX : KETENTUAN PIDANA BAB X : PENYIDIKAN BAB XI : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002. 16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2002

Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT