Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2005

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Periode 2005-2010

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU; BAB III RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU PENINJAUAN KEMBALI DAN RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN; BAB IV ARAH PERKEMBANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG KOTA PURUK CAHU; BAB V RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU; BAB VI PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU; BAB VII WEWENANG PENATAAN RUANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURUK CAHU; BAB VIII PENYIDIKAN; BAB IX KETENTUAN PIDANA; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Periode 2005-2010
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Murung Raya
Nomor
4
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2005
Tempat Penetapan
Puruk Cahu
Tanggal Penetapan
15 September 2005
Tanggal Pengundangan
16 September 2005
Tanggal Berlaku
16 September 2005
Sumber
LD.2005/4
Subjek
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Bidang
Halaman ini telah diakses 413 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan