Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, jenis dan pengertian usaha kepariwisataan, prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, operasionalisasi usaha kepariwisataan tertentu, kawasan olahraga, izin pemakaian stand di kawasan olahraga, sanksi administrasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidoarjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sidoarjo

Tanggal Penetapan

12 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

12 Mei 2017

Tanggal Berlaku

12 Mei 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 34

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 627 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_34_TH_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92, Pasal 96 dan Pasal 119 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2008 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian lzin Usaha Kepariwisataan;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55)
peraturan ini mengatur mengenai prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, jenis dan pengertian usaha kepariwisataan, prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, operasionalisasi usaha kepariwisataan tertentu, kawasan olahraga, izin pemakaian stand di kawasan olahraga, sanksi administrasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 17 halaman + lampiran 2 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT