Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. DASAR, TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 3. PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 4. PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN 5. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 6. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN PEMBINAAN KEPADA PESERTA DIDIK 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN 9. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL 10. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL 11. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL 12. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 13. PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. SANKSI ADMINISTRATIF 16. KETENTUAN PERALIHAN 17. KETENTUAN PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PIDANA 19. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYELENGARAAN PENDIDIKAN
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sidoarjo
Nomor
7
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Sidoarjo
Tanggal Penetapan
18 Desember 2017
Tanggal Pengundangan
18 Desember 2017
Tanggal Berlaku
18 Desember 2017
Sumber
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 7
Subjek
PENDIDIKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Bidang
Halaman ini telah diakses 2757 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan