PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

1. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. 2. Penyampaian LHKPN dengan mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah: a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertarna kali menjabat; b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya masa jabatan; atau c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 3. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.