Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 28 Tahun 2017

Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Yang Partisipatif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Model Partisipatif; Bab III Keikutsertaan Perancang; Bab IV Partisipasi Masyarakat; Bab V Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Yang Partisipatif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

20 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

20 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

20 Oktober 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 442 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No. 28 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

OTONOMI DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Yang Partisipatif
ABSTRAK:	a. bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah yang partisipatif melalui keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu model penyusunan regulasi daerah yang dapat berkelanjutan dan berkesinambungan; b. bahwa dengan semakin tingginya kontrol sosial masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang partisipatif maka perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dan keterlibatan masyarakat; c. bahwa keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 ten tang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya serta ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; d. bahwa mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang Partisipatif; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Bab I Ketentuan Umum; Bab II Model Partisipatif; Bab III Keikutsertaan Perancang; Bab IV Partisipasi Masyarakat; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017. 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 28 Tahun 2017

Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Yang Partisipatif

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT