Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2018

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan adalah: a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan; b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan; c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera; d. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan; e. memberikan pelayanan kepada perempuan; f. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan g. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah: a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak; b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak; c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera; d. menjamin terpenuhinya hak-hak anak; e. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera; f. memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan; dan g. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

16 Agustus 2017

Sumber

LD.2017/NO. 4, TLD NO. 22

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 745 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB.TANA TORAJA_SULSEL_04_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

hak asasi manusia
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO. 4, TLD NO. 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK:	a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, trafficing dan penelantaran; b. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai tunas dan generasi penerus bangsa merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan adalah: a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan; b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan; c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera; d. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan; e. memberikan pelayanan kepada perempuan; f. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan g. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah: a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak; b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak; c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera; d. menjamin terpenuhinya hak-hak anak; e. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera; f. memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan; dan g. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. 33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2018

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT