Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 55 Tahun 2012

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 55 Tahun 2012 tentang NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Toraja utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Rantepao

Tanggal Penetapan

05 September 2012

Tanggal Pengundangan

06 September 2012

Tanggal Berlaku

06 September 2012

Sumber

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Toraja utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 421 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 55 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:	bahwa untuk menentukan tarif Pajak Air Tanah, maka perlu menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnba}ran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 32, Tambahan kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Neagra Republik Indonesia Nomor 344371, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O09 tentang Perlindungal dan Pengelolaal Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Peraturan Pemerintah Nomor A2 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 83, Tambahan lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4859); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran daerah Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2t6l; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5)' BAB I KETENTUAN UMUM
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2012. NOMOR 55 TAHUN 2012 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521