Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok pada Perwali ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan SLF (umum, Pelayanan SLF, Jenis SLF); Tata cara Penerbitan SLF (umum, Persyaratan, Tata Cara Penyelesaian Permohonan SLF, Perangkat Daerah Teknis Penilai Keandalan Bangunan, Masa Berlaku SLF); Persyaratan Kendala Bangunan; Persyaratan Kenyamanan; Persyaratan Kemudahan,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kota Surabaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

27 April 2018

Tanggal Pengundangan

27 April 2018

Tanggal Berlaku

27 April 2018

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Surabaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 5496 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwali No 14 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

infrastruktur
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14,
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 8. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 864); 17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E); 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10). Materi Pokok pada Perwali ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan SLF (umum, Pelayanan SLF, Jenis SLF); Tata cara Penerbitan SLF (umum, Persyaratan, Tata Cara Penyelesaian Permohonan SLF, Perangkat Daerah Teknis Penilai Keandalan Bangunan, Masa Berlaku SLF); Persyaratan Kendala Bangunan; Persyaratan Kenyamanan; Persyaratan Kemudahan,
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018. Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka : a. terhadap bangunan yang telah berdiri dan telah diterbitkan Izin Layak Huni (ILH) yang masih berlaku dan selama tidak ada perubahan, Izin Layak Huni (ILH) dinyatakan tetap berlaku; b. terhadap bangunan yang telah berdiri dan telah diterbitkan Izin Layak Huni (ILH) namun masa berlakunya akan berakhir, wajib diajukan permohonan SLF; c. permohonan Izin Layak Huni (ILH) yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, namun belum diterbitkan Izin Layak Huni (ILH), maka diproses sebagai SLF; d. terhadap bangunan yang telah berdiri dan beroperasi namun belum/tidak memiliki Izin Layak Huni (ILH), wajib diajukan permohonan SLF dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT