Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB V PENETAPAN APBD; BAB VI PELAKSANAAN APBD; BAB VII PERUBAHAN APBD; BAB VIII PENGELOLAAN KAS; BAB IX PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH; BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIV KERUGIAN DAERAH; BAB XV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BAB XVI PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

28 September 2009

Tanggal Pengundangan

28 September 2009

Tanggal Berlaku

28 September 2009

Sumber

LD.2009/4

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 389 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 4 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Untuk melaksanakan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB V PENETAPAN APBD; BAB VI PELAKSANAAN APBD; BAB VII PERUBAHAN APBD; BAB VIII PENGELOLAAN KAS; BAB IX PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH; BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIV KERUGIAN DAERAH; BAB XV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BAB XVI PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2009.
77 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT