Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2008

Izin Usaha Angkutan Dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU; BAB III IZIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU; BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB V PENGGOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X SURAT PENDAFTARAN; BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XVI PEMBINAAN; BAB XVII PENGAWASAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX P E N Y I D I K A N; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Angkutan Dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sukamara
Nomor
5
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2008
Tempat Penetapan
Sukamara
Tanggal Penetapan
27 Maret 2008
Tanggal Pengundangan
27 Maret 2008
Tanggal Berlaku
27 Maret 2008
Sumber
LD.2008/5
Subjek
TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sukamara
Bidang
Halaman ini telah diakses 393 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan