Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2006

Usaha Pertambangan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS BAHAN GALIAN DAN WEWENANG DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM; BAB III PERIZINAN; BAB IV KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN; BAB V MASA BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN; BAB VI LUAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN; BAB VII PEMBATASAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM; BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SURAT IZIN; BAB IX OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN; BAB X BESARNYA TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA; BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN; BAB XII PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN; BAB XIII TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN; BAB XIV PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; BAB XV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN; BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII PELAPORAN DAN EVALUASI; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

06 Mei 2006

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2006

Tanggal Berlaku

10 Mei 2006

Sumber

LD.2006/11

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 375 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 11 Tahun 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pertambangan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Pertambangan Umum

ABSTRAK:

bahwa Sumber Daya Alam merupakan potensi wilayah yang dapat diusahakan sedangkan ketersediannya sangat terbatas, maka pengusahaannya perlu dikendalikan oleh Pemerintah guna kesinambungan pembangunan dan kelestarian sumber daya alam yang ada. Untuk pembinaan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum dapat lebih baik perlu pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1967; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 121.K/008/M. PE/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453/K/29/MEM/2000 Tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS BAHAN GALIAN DAN WEWENANG DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM; BAB III PERIZINAN; BAB IV KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN; BAB V MASA BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN; BAB VI LUAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN; BAB VII PEMBATASAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM; BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SURAT IZIN; BAB IX OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN; BAB X BESARNYA TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA; BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN; BAB XII PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN; BAB XIII TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN; BAB XIV PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; BAB XV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN; BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII PELAPORAN DAN EVALUASI; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521