Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang penyeenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Wakatobi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penyeenggaraan kewenangan dan kelembagaan; pendaftaran penduduk; pecatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat Negara atau sebagian Negara dalam keadaan darurat; system informasi administrasi kependudukan; perindungan data pribadi penduduk; retribusi; ketentuan penyidikan; sanksi administrasi; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

24 November 2010

Tanggal Pengundangan

24 November 2010

Tanggal Berlaku

24 November 2010

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 372 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No.12 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KABUPATEN WAKATOBI – ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYEENGGARAAN 2010
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:	Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi. UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 25 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 25 Tahun 2008 Dalam peraturan ini diatur tentang penyeenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Wakatobi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penyeenggaraan kewenangan dan kelembagaan; pendaftaran penduduk; pecatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat Negara atau sebagian Negara dalam keadaan darurat; system informasi administrasi kependudukan; perindungan data pribadi penduduk; retribusi; ketentuan penyidikan; sanksi administrasi; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. 31

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT