Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 39 Tahun 2015

Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerima TPP; Kreteria TPP; Tata Cara Pembayaran TPP; Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

15 April 2015

Tanggal Pengundangan

20 April 2015

Tanggal Berlaku

20 April 2015

Sumber

BD.2015/NO.39

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 513 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP THN 2015 NMR 39 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIPEMERINTAH DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penghasilan - tambahan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2015/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 39 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 dimana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai diberikan tambahan penghasilan yang mempertimbangkan tingkat kehadiran, kondisi kerja, prestasi kerja, dan tempat bertugas serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Maka perlu dibentuk Perbup tentang ambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.4 Tahun 1966; PP No.24 Tahun 1976; PP No.32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 1994; PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.40 Tahun 2010; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.101 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.63 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; Kepres No.87 Tahun 1999; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No.21 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2010. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerima TPP; Kreteria TPP; Tata Cara Pembayaran TPP; Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015. Peraturan yang Diubah: PP No.32 Tahun 1979; PP No.16 Tahun 1994; PP No.100 Tahun 2000; Permendagri No.13 Tahun 2006. Peraturan yang Dicabut: Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.45 Tahun 2013. 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521