Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2010

Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Secara administrasi pusat pertumbuhan desa berdasarkan hasil analisa terdiri atas 10 (Sepuluh) desa dari 2 (dua) kecamatan, yang meliputi : a. Desa Onang Selatan, Desa Tubo, Desa Oang Utara dan Desa Tubo Selatan di Kecamatan Tubo Sendana; b. Kelurahan Mosso Dhua, Kelurahan Mosso, Desa Pundau, Desa Puttada, Desa Sendana, dan Desa Tallubanua di Kecamatan Sendana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2010 tentang Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

22 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2010

Tanggal Berlaku

22 Desember 2010

Sumber

BD.2010/No.60

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 389 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2010 TTG KAWASAN TERPADU PUSAT PERTUMBUHAN DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KAWASAN-TERPADU-PUSAT-PERTUMBUHAN-DESA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2010/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk percepatan pembangunan pedesaan khususnya kawasan strategis dan cepat tumbuh, maka perlu ditetapkan kawasan-kawasan terpadu yang menjadi pusat pertumbuhan desa; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat tumbuh didaerah; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur; 11. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2006 – 2011. Secara administrasi pusat pertumbuhan desa berdasarkan hasil analisa terdiri atas 10 (Sepuluh) desa dari 2 (dua) kecamatan, yang meliputi : a. Desa Onang Selatan, Desa Tubo, Desa Oang Utara dan Desa Tubo Selatan di Kecamatan Tubo Sendana; b. Kelurahan Mosso Dhua, Kelurahan Mosso, Desa Pundau, Desa Puttada, Desa Sendana, dan Desa Tallubanua di Kecamatan Sendana.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521