Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 28 Tahun 2010

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Organisasi BPBD terdiri dari : a. Kepala ; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana; 1) Kepala Pelaksana; 2) Sekretariat : BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiapsiagaan. 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik; a) Seksi Kedaruratan; b) Seksi Logistik. 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekonstruksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

22 November 2010

Tanggal Pengundangan

23 November 2010

Tanggal Berlaku

22 November 2010

Sumber

BD.2010/No.57

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 502 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2010 TTG TUPOKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI-BADAN-PENANGGULANGAN-BENCANA-DAERAH-KABUPATEN-MAJENE
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2010/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4; Organisasi BPBD terdiri dari : a. Kepala ; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana; 1) Kepala Pelaksana; 2) Sekretariat : BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiapsiagaan. 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik; a) Seksi Kedaruratan; b) Seksi Logistik. 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekonstruksi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2010. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521