Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2012

Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan antar jenjang dan antar jenis pendidikan. (2) Penyediaan peta guru yang diinformasikan tentang kelebihan dan kekurangan PNS dilingkup pemerintahan Dinas Pendidikan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah. (3) Verikasi data guru dan analisa kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada satuan pendidikan pemerintah Kabupaten Majene. (4) Perencanaan kebutuhan guru berdasarkan laporan tentasesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada standar kurikulum. (5) Jenis guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam jenis guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

30 April 2012

Tanggal Pengundangan

30 April 2012

Tanggal Berlaku

30 April 2012

Sumber

BD.2012/No.83

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 311 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB 13 th 2012 PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENATAAN-DAN-PEMERATAAN-GURU-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-MAJENE

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2012/No.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada lingkup pemerintah Kabupaten Majene serta adanya alih fungsi sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan; b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PANRB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antara jenis pendidikan dilingkungan pemerintah Kabupaten Majene dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindah tugaskan pada satuan pendidikan lingkungan pemerintah Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
(1) Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan antar jenjang dan antar jenis pendidikan. (2) Penyediaan peta guru yang diinformasikan tentang kelebihan dan kekurangan PNS dilingkup pemerintahan Dinas Pendidikan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah. (3) Verikasi data guru dan analisa kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada satuan pendidikan pemerintah Kabupaten Majene. (4) Perencanaan kebutuhan guru berdasarkan laporan tentasesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada standar kurikulum. (5) Jenis guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam jenis guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2012

Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT