Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan melalui kolektor PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan tempat sasaran. (2) Pemungutan retribusi terhadap subjek retribusi Pegawai Negeri Sipil dipungut melalui pemotongan gaji sesuai tarif yang berlaku. (3) Tempat usaha yang telah melunasi retribusi selama 1 (satu) tahun berjalan akan diberikan Surat keterangan bebas tunggakan retribusi persampahan/kebersihan yang merupakan prasyarat dalam pengurusan administrasi badan usaha yang melalui pemerintah daerah kabupaten Majene.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

01 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2013

Tanggal Berlaku

01 Maret 2013

Sumber

BD.2013/No.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 332 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 4 TAHUN 2013 JUKNIS RETRIBUSI SAMPAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-MAJENE-NOMOR-12-TAHUN-2011-TENTANG-RETRIBUSI-PELAYANAN-PERSAMPAHAN-KEBERSIHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2013/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

bahwa dalam pelakasanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Majene sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2011, diperlukan kepastian hukum dalam penerapannya
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berkali-kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4851); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tashun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangt-Undangan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urussan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintyah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 nomor 12).
(1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan melalui kolektor PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan tempat sasaran. (2) Pemungutan retribusi terhadap subjek retribusi Pegawai Negeri Sipil dipungut melalui pemotongan gaji sesuai tarif yang berlaku. (3) Tempat usaha yang telah melunasi retribusi selama 1 (satu) tahun berjalan akan diberikan Surat keterangan bebas tunggakan retribusi persampahan/kebersihan yang merupakan prasyarat dalam pengurusan administrasi badan usaha yang melalui pemerintah daerah kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT