Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2012

Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Prosedur pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2012 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

15 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2012

Tanggal Berlaku

15 Maret 2012

Sumber

BD.2012/No.52

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

Halaman ini telah diakses 356 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup. 8 t2012 Prosedur Pembentukan Produk Hukum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PROSEDUR-PEMBENTUKAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2012/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi; b. bahwa untuk keresmian pemberlakuan, daya ikat dan pengundangan produk hukum daerah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyeragaman produk hukum daerah ; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Prosedur pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2012

Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT