Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2012

Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Atas Program Kegiatan Perjanjian Hibah Compact

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kegiatan Program Compact yang diberi pembebasan Pajak Daerah meliputi : 1. Kegiatan Kemakmuran Hijau; 2. Kegiatan pemberian gizi berbasis masyarakat; 3. Kegiatan modernisasi pengadaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2012 tentang Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Atas Program Kegiatan Perjanjian Hibah Compact

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

07 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2012

Tanggal Berlaku

07 Desember 2012

Sumber

BD.2012/No.199

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

Halaman ini telah diakses 370 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No17 t2012-Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH ATAS PROGRAM KEGIATAN PERJANJIAN HIBAH COMPACT
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2012/No.199
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Atas Program Kegiatan Perjanjian Hibah Compact
ABSTRAK:	a. bahwa Perjanjian Bantuan Hibah dari Millenium Callenge Corporation (MCC) antara pemerintah Amerika Serikat yang diwakili Perusahaan Pemerintah Amerika Serikat yakni MCC disatu pihak dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili Millenium Callenge Account Indonesia (MCAIndonesia) dilain pihak selaku pengelola bantuan hibah tersebut, merupakan sebuah perjanjian/ persetujuan internasional yang akan diatur dan lebih menggunakan prinsip-prinsip Hukum Internasional, sehingga tidak dapat sepenuhnya diatur dengan menggunakan Hukum Nasional Pemerintah Indonesia; b. bahwa Bupati Mamuju selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Mamuju telah menandatangani Nota Kesepahaman persiapan pelaksanaan program hibah MCC dalam wilayah Kabupaten Mamuju dengan persyaratan utama melaksanakan pembebasan kewajiban Perpajakan Daerah atas seluruh kegiatan program Compact MCC selama kurun waktu pelaksanaan perjanjian berlangsung; c. bahwa berdasarkan asas timbal balik dan kelaziman internasional, Pemerintah Daerah berwenang memberikan Fasilitas Pembebasan Pajak kepada Perwakilan Negara Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Perjanjian MILLENIUM CHALLENGE Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Nomor Register 72200201, tanggal 19 Nopember 2012; 11. Nota Kesepahaman Antara MCA-Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor 181/23/XI/2012 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Green Prosperty, tanggal 8 Nopember 2012; Kegiatan Program Compact yang diberi pembebasan Pajak Daerah meliputi : 1. Kegiatan Kemakmuran Hijau; 2. Kegiatan pemberian gizi berbasis masyarakat; 3. Kegiatan modernisasi pengadaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2012

Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Atas Program Kegiatan Perjanjian Hibah Compact

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT