Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012

Retribusi izin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Usaha Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Besar

Nomor

Bentuk

Qanun

Bentuk Singkat

QANUN

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Janto

Tanggal Penetapan

26 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2012

Tanggal Berlaku

27 Desember 2012

Sumber

BD.2012/No.22

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Bidang

Halaman ini telah diakses 544 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Qanun Aceh Besar No. 22 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi izin usaha perikanan
2012
Qanun NO. 22, BD.2012/No.22
Qanun TENTANG Retribusi izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan perekonomian untuk mengahasilkan sumber pendapatan daerah, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah disektor perikanan dan memberikan dasar hukum bagi perusahaan/ perorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan maka dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2002; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 2 Tahun 2006 dan QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2010. Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012. 20 lembar

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521