Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2005

Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Barito Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V KETENTUAN PERIZINAN; BAB VI PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN; BAB VII TEMPAT PENGAJUAN DAN PERSYARATAN IZIN; BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI; BAB X MASA BERLAKU PERIZINAN; BAB XI MUTASI DAN PEMINDAH TANGANAN PERIZINAN; BAB XII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN; BAB XIII PENGGANTIAN KERUSAKAN JEMBATAN KH. HASAN BASRI; BAB XIV PENCABUTAN PERIZINAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Barito Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2005

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2005

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2005

Sumber

LD.2005/10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 400 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 10 tahun 2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2005/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan danau, penataan dan penertiban bangunan air, menjaga sarana dan prasarana alur pelayaran lalu lintas angkutan sungai dan danau diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan di sektor lalu lintas angkutan sungai dan danau. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah penerbitan perizinan lalu lintas angkutan sungai dan danau, yang perlu dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V KETENTUAN PERIZINAN; BAB VI PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN; BAB VII TEMPAT PENGAJUAN DAN PERSYARATAN IZIN; BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI; BAB X MASA BERLAKU PERIZINAN; BAB XI MUTASI DAN PEMINDAH TANGANAN PERIZINAN; BAB XII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN; BAB XIII PENGGANTIAN KERUSAKAN JEMBATAN KH. HASAN BASRI; BAB XIV PENCABUTAN PERIZINAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.
28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2005

Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Barito Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT