Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2005

Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN; BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN; BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2005

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2005

Tanggal Berlaku

12 Juli 2006

Sumber

LD.2005/9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 414 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 9 tahun 2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi
ABSTRAK:	bahwa kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, yang salah satu bentuknya dengan menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah perlu dipungut Retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 02 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN; BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN; BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2006. 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521