Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2005

Retribusi Perizinan Dan Pelayanan Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV PERIZINAN; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA BERLAKU IZIN; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Dan Pelayanan Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2005

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2005

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2005

Sumber

LD.2005/8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 346 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 8 tahun 2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Dan Pelayanan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) telah memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dimaksud
Undang-Undang UAP (Stoom Ordonantie) Nomor 14 Tahun 1930; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV PERIZINAN; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA BERLAKU IZIN; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.
28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2005

Retribusi Perizinan Dan Pelayanan Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT