Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004

Izin Usaha Industri di Kabupaten Barito Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KETENTUAN PERIZINAN; BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN; BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP; BAB V TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP; BAB VI TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN; BAB VII TATA CARA PERMINTAAN TDI; BAB VIII PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP; BAB IX PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP; BAB X PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TDI; BAB XI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN; BAB XII INFORMASI INDUSTRI; BAB XIII RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI; BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri di Kabupaten Barito Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

12 Juni 2004

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2004

Tanggal Berlaku

12 Juni 2004

Sumber

LD.2004/2 Seri C

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 394 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 3 tahun 2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2004/2 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang industri termasuk kewenangan perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Industri di Kabupaten Barito Utara;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Jo Nomor 118 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KETENTUAN PERIZINAN; BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN; BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP; BAB V TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP; BAB VI TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN; BAB VII TATA CARA PERMINTAAN TDI; BAB VIII PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP; BAB IX PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP; BAB X PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TDI; BAB XI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN; BAB XII INFORMASI INDUSTRI; BAB XIII RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI; BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2004.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004

Izin Usaha Industri di Kabupaten Barito Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT