Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan 3. Fungsi dan Wewenang BPK 4. Keanggotaan dan Pimpinan 5. Hak, Kewajiban dan Larangan BPK 6. Mekanisme Kerja dan Tata Tertib BPK 7. Tata Cara Menjaring, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 8. Keuangan dan Administratif BPK 9. Larangan dan Pemberhentian 10. Hubungan Kerja 11. Ketentuan dan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Panaragan

Tanggal Penetapan

18 November 2011

Tanggal Pengundangan

21 November 2011

Tanggal Berlaku

21 November 2011

Sumber

LD.2011/NO.10, TLD NO.11

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 366 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BADAN-PERMUSYAWARATAN-KAMPUNG

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10, TLD NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

ABSTRAK:

a.bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang berdayaguna dan berhasil guna diperlukan Badan Permusyawaratan Kampung yang kuat yang mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan 3. Fungsi dan Wewenang BPK 4. Keanggotaan dan Pimpinan 5. Hak, Kewajiban dan Larangan BPK 6. Mekanisme Kerja dan Tata Tertib BPK 7. Tata Cara Menjaring, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 8. Keuangan dan Administratif BPK 9. Larangan dan Pemberhentian 10. Hubungan Kerja 11. Ketentuan dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2011.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
9 hlm, Penjelasan 3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521