Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG PANARAGAN JAYA MENJADI KELURAHAN PANAGARAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan 3. Syarat Pembentukan 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 5. Kedudukan dan Tugas 6. Susunan Organisasi 7. Lembaga Kemasyarakatan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN STATUS KAMPUNG PANARAGAN JAYA MENJADI KELURAHAN PANAGARAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Panaragan

Tanggal Penetapan

21 November 2011

Tanggal Pengundangan

22 November 2011

Tanggal Berlaku

22 November 2011

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 465 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011 PERUBAHAN STATUS KAMPUNG PANARAGAN JAYA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KAB. TUBABA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN-STATUS-KAMPUNG

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN STATUS KAMPUNG PANARAGAN JAYA MENJADI KELURAHAN PANAGARAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai lbukota Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara langsung berdampak pada semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan Kampung Panaragan Jaya terutama karena posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan: b. bahwa kondisi Kampung Panaragan Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas memerlukan peningkatan pelayanan publik, penataan wilayah. dan manajemen pemerintahan yang baik; c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang pertu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambanan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulanq Bawang Barat Nomor 9);
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan 3. Syarat Pembentukan 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 5. Kedudukan dan Tugas 6. Susunan Organisasi 7. Lembaga Kemasyarakatan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521