Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2017
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakDalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang, mekanisme dan Waktu Penunjukan Pelaksana Tugas; Wewenang, Mekanisme dan Waktu Penunjukan Pelaksana Harian; Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Dalam Aspek Kepegawaian, Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Luar Aspek Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sambas
Nomor
12
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Sambas
Tanggal Penetapan
31 Mei 2017
Tanggal Pengundangan
31 Mei 2017
Tanggal Berlaku
31 Mei 2017
Sumber
BD.2017/NO.12, TBD No.12, LL KAB. SAMBAS: 10 HLM
Subjek
ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sambas
Bidang
Halaman ini telah diakses 642 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PERBUP Kab. Sambas No. 35 Tahun 2020
tentang PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SERTA PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan