retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4, TLD NO.85
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK: |
- Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah
dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah; bahwa retribusi jasa Perizinan Tertentu merupakan
sumber pendapatan yang sangat potensial yang dapat
membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
daerah sehingga perlu dikelola secara professional,
transaparansi dengan meningkatkan pengendalian dan
pengaturan melalui jasa pelayana kepada wajib retribusi.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi dan Retribusi Daerah
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan Gedung
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
|
CATATAN: |
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012.
- 28 halaman
|