Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2015

ROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuann Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prosedur Pendirian Satuan Pendidikan 4. Penamaan Satuan Pendidikan 5. Penggabungan Satuan Pendidikan 6. Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan 7. Penutupan Satuan Pendidikan 8. Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2015 tentang ROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pringsewu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Pringsewu

Tanggal Penetapan

02 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2015

Tanggal Berlaku

02 Desember 2015

Sumber

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Bidang

Halaman ini telah diakses 446 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 45 TAHUN 2015 PROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDIDIKAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122, sampai dengan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat di Kabupaten Pringsewu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 06);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuann Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prosedur Pendirian Satuan Pendidikan 4. Penamaan Satuan Pendidikan 5. Penggabungan Satuan Pendidikan 6. Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan 7. Penutupan Satuan Pendidikan 8. Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2015.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2015

ROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT