Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran 3. Mekanisme Penetapan Bencana 4. Kriteria Penanganan Darurat 5. Sumber Dana dan Besaran Bantuan 6. Mekanisme Penyaluran Dana 7. Mekanisme Pelaksanaan 8. Pengawasan 9. Laporan Pertanggungjawaban 10. Bagan Prosedur 11. Sanksi 12. Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pringsewu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Pringsewu

Tanggal Penetapan

30 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2015

Tanggal Berlaku

30 Maret 2015

Sumber

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Bidang

Halaman ini telah diakses 878 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 10 TAHUN 2015 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROTAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA KAB. PRINGSEWU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENANGGULANGAN-BENCANA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK:

a. bahwa mengingat kondisi beberapa daerah Kabupaten Pringsewu yang rawan bencana dan dalam rangka upaya Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Pringsewu agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana; b. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penanganan darurat sarana dan prasarana infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Pringsewu maka perlu diatur prosedur tetap penanganannya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (TRC-BNPB); 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.a Tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai; 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 09); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 07); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 16); 19. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 07); 20. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 13);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran 3. Mekanisme Penetapan Bencana 4. Kriteria Penanganan Darurat 5. Sumber Dana dan Besaran Bantuan 6. Mekanisme Penyaluran Dana 7. Mekanisme Pelaksanaan 8. Pengawasan 9. Laporan Pertanggungjawaban 10. Bagan Prosedur 11. Sanksi 12. Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT