Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi : a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Terminal; f. Pembinaan Pemakai Jalan; g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; i. Analisis Dampak Lalu Lintas; j. Angkutan; k. Perparkiran; l. Pemindahan Kendaraan; m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; o. Kerjasama; p. Peran serta Masyarakat; q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; r. Forum LLAJ; dan s. Pengawasan dan Pengendalian

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Mataram

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

15 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

15 Juni 2016

Tanggal Berlaku

15 Juni 2016

Sumber

Bagian Hukum Pemkot Mataram

Subjek

TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mataram

Bidang

Halaman ini telah diakses 814 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERHUBUNGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERHUBUNGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
ABSTRAK:	bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan pengendalian kecelakaan lalu lintas di daerah, diperlukan perbaikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, serta berwawasan lingkungan; bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diintegrasikan dengan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah melalui penataan sistem transportasi perkotaan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat; bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi : a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Terminal; f. Pembinaan Pemakai Jalan; g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; i. Analisis Dampak Lalu Lintas; j. Angkutan; k. Perparkiran; l. Pemindahan Kendaraan; m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; o. Kerjasama; p. Peran serta Masyarakat; q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; r. Forum LLAJ; dan s. Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2016. - Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan 85

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT