Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan, meliputi : a. perencanaan dan sistem informasi terpadu ketenagakerjaan; b. pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja; c. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan d. pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial tenaga kerja.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Mataram

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

15 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

15 Juni 2016

Tanggal Berlaku

15 Juni 2016

Sumber

Bagian Hukum Pemkot Mataram

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mataram

Bidang

Halaman ini telah diakses 822 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2016 tentang KETENAGAKERJAAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	a. bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah tenaga kerja dan sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, perlu adanya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha c. bahwa pencari kerja atau tenaga kerja daerah masih mendapatkan perlakukan diskriminatif dan belum menjadi prioritas dalam memenuhi haknya untuk memperoleh pekerjaan atau sebagai pekerja di daerah, sehingga diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan; d. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan, meliputi : a. perencanaan dan sistem informasi terpadu ketenagakerjaan; b. pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja; c. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan d. pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial tenaga kerja.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2016. - Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 64

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT