Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2018

Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penanggulangan Pemasungan ODGJ, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud, tujuan dan sasaran, penanggulangan pemasungan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa

T.E.U.

Indonesia, Kota Prabumulih

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Prabumulih

Tanggal Penetapan

15 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

16 Januari 2018

Tanggal Berlaku

16 Januari 2018

Sumber

BD.2018/NO. 11

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Prabumulih

Bidang

Halaman ini telah diakses 795 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Prabu_Perwali_11_2018 s.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanggulangan-Pemasungan-Orang-dengan-Gangguan-Jiwa
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2018/NO. 11
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa
ABSTRAK:	Dalam rangka melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Prabumulih yang di pasung atau di kekang secara fisik oleh keluarga dan / atau dengan lingkungannya maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia; sesuai ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan penatalaksanaan dan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar mengelandang, yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Pemasungan ODGJ. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 6 Tahun 2001, UU No. 39 Tahun 1997, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 1993/kdj/u/1070, Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016. Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penanggulangan Pemasungan ODGJ, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud, tujuan dan sasaran, penanggulangan pemasungan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018. 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521